Wawonii, 20 Januari 2026 — PT Gema Kreasi Perdana (GKP) mencatat sejumlah capaian penting di bidang pengelolaan lingkungan sepanjang tahun 2025. Melalui penguatan sistem pengelolaan air, kepatuhan terhadap regulasi, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), reklamasi lahan, hingga penanaman mangrove, perusahaan menegaskan komitmennya dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Salah satu capaian utama PT GKP sepanjang 2025 adalah kualitas air limbah tambang yang 100 persen memenuhi baku mutu lingkungan sepanjang tahun. Hasil ini didukung oleh penguatan infrastruktur pengelolaan air, termasuk perluasan settling pond yang dilakukan secara bertahap.
“Pengelolaan air menjadi prioritas utama kami. Sepanjang 2025, seluruh hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas air limbah tambang PT GKP konsisten berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan sesuai standar regulasi pemerintah,” ujar Badrul Soleh, Environment and Forestry Superintendent PT GKP.
Ia menjelaskan, hingga Desember 2025, total luas settling pond PT GKP telah mencapai 4,88 hektare, yang dikembangkan secara konsisten sejak 2023.
“Perluasan settling pond ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari sistem pengendalian lingkungan untuk memastikan aktivitas tambang tidak berdampak pada perairan sekitar. Air adalah sumber daya dasar kehidupan yang wajib kita jaga dan kelola dengan baik,” tambahnya.
Atas kinerja tersebut, PT GKP berhasil meraih penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk periode penilaian 2023–2024. Penghargaan ini mencerminkan keseriusan perusahaan dalam mematuhi regulasi lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati, serta menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan.
Pada aspek kehutanan, PT GKP telah merealisasikan rehabilitasi DAS seluas 743 hektare sepanjang 2025 yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Kegiatan penanaman bibit pohon tersebut mencapai 100 persen dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pemeliharaan tahun pertama (P1) oleh BPDAS Konaweha.
“Melalui rehabilitasi DAS, kami tidak hanya menanam, tetapi memastikan tanaman tumbuh dan berfungsi secara ekologis. Karena itu, kami bekerja sama dengan BPDAS untuk menjamin keberlanjutan program ini,” kata Badrul.
Sementara itu, pada aspek reklamasi, hingga akhir 2025 PT GKP telah mereklamasi lahan seluas 19,77 hektare. Untuk mendukung kegiatan tersebut, perusahaan memproduksi 15.054 bibit tanaman dari nursery internal PT GKP sepanjang 2025 yang digunakan untuk reklamasi dan penghijauan area tambang.
Komitmen lingkungan PT GKP juga menyasar wilayah pesisir. Sepanjang pesisir Pantai Wawonii, perusahaan telah melakukan penanaman 10.000 bibit mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir dan melindungi garis pantai dari abrasi.
Strategic Communication Manager PT GKP, Hendry Drajat, menegaskan bahwa capaian-capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama lingkungan dan masyarakat.
“Kami memahami bahwa pertambangan hanya dapat berjalan secara berkelanjutan apabila lingkungan dan masyarakat sekitar terlindungi. Karena itu, transparansi dan kinerja lingkungan menjadi fondasi utama operasional perusahaan. Praktik pertambangan yang bertanggung jawab bukan sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata dan terukur,” ujarnya.
Program lingkungan PT GKP juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Sumarni, perwakilan masyarakat Desa Teporoko, menyampaikan bahwa kondisi lingkungan, khususnya wilayah pesisir, menunjukkan perubahan yang lebih baik.
“Saya terlibat langsung dalam penanaman mangrove dan melihat bagaimana perusahaan melakukan reklamasi serta aktivitas lingkungan lainnya. Upaya ini penting untuk terus dilanjutkan karena manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang hingga generasi mendatang,” tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Jurusan Kehutanan Universitas Halu Oleo (UHO) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mikoriza Indonesia (AMI), Prof. Dr. Ir. Hj. Husna, MP. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah positif dalam praktik pertambangan nikel, khususnya di Pulau Wawonii.
“Terjaganya kualitas ekologi dan biodiversitas Pulau Wawonii merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Semua pihak menunjukkan kepedulian tinggi dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya. (gz)
