Wawonii Tenggara KontaraNews — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali merampungkan rangkaian serap aspirasi masyarakat. Wakil Ketua II DPRD Konkep, Sahidin, SE, memaparkan sejumlah catatan krusial hasil Reses III Tahun Anggaran 2026 yang merangkum berbagai persoalan mendasar warga di wilayah pesisir. Dari problem infrastruktur jalan hingga krisis air bersih, deretan aspirasi ini menuntut jawaban konkret dari pemerintah daerah. (Rabu,4/11/2026).
Di Desa Teporoko(02/11/2026), denyut nadi perekonomian warga terhalang oleh infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Akses yang menghubungkan jalan lingkar kabupaten dengan desa tersebut dinilai sudah tidak layak. Sahidin mencatat, kondisi jalan kian mengkhawatirkan saat musim penghujan tiba, di mana genangan air kerap melumpuhkan aktivitas harian masyarakat.
Persoalan fasilitas publik di Teporoko tidak berhenti di situ. Dengan cakupan wilayah geografis Kecamatan Wawonii Tenggara yang begitu luas, ketersediaan unit ambulans yang selama ini hanya mengandalkan satu unit dinilai jauh dari kata cukup. Warga mendesak adanya penambahan unit ambulans guna mengoptimalkan respons darurat kesehatan.
Selain itu, potensi maritim di kawasan pesisir ini memicu usulan strategis terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor kelautan. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus selaras dengan karakter geografis setempat. Aspirasi lain yang turut mencuat meliputi pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk menertibkan tata ruang publik, serta persoalan pelik seputar disparitas harga, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga penertiban pengecer yang dinilai kian membebani warga di tengah situasi efisiensi.
Krisis Nakes dan Abrasi di Bahaba(03/11/2026).
Bergerak ke Desa Bahaba, masalah kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dan perlindungan lingkungan pesisir menjadi sorotan tajam. Saat ini, desa tersebut hanya memiliki satu unit rumah dinas bagi nakes.
Jumlah ini dinilai timpang dibandingkan lonjakan beban tugas dokter gigi dan dokter anak yang didatangkan dari luar daerah, yang juga harus membawahi pelayanan kesehatan hingga ke Desa Nambo Jaya.
Di sektor lingkungan dan kesehatan preventif, warga Bahaba mengusulkan pengadaan tempat sampah khusus sampah plastik non-organik di tiap titik Posyandu. Sampah tersebut nantinya dirancang untuk didaur ulang menjadi bahan baku kerajinan, diiringi harapan adanya fasilitasi kerja sama antara Puskesmas dan pengepul limbah plastik.
Warga juga mengeluhkan minimnya alat kesehatan di Puskesmas setempat, ancaman abrasi musiman di musim timur yang kian mendekati tanggul pantai sepanjang 50 meter, serta ketergantungan warga pada sumur galian konvensional yang belum terjamin kebersihannya sehingga mendesak diadakannya sumur bor. Tak ketinggalan, kelompok nelayan setempat turut menyuarakan urgensi pengadaan rumpon guna mendongkrak efisiensi dan hasil tangkapan ikan.
Menagih Janji di Sukarela Jaya(04/11/2026)
Sementara itu, di Desa Sukarela Jaya, napas ketahanan pangan daerah dipertaruhkan lewat ketersediaan pupuk perangsang buah dan daun bagi petani lokal.
Sementara , isu yang paling mendesak dan menyita perhatian adalah persoalan klasik yang belum tuntas:ketersediaan sumur bor air bersih dan jaringan listrik.
Berdasarkan catatan reses, aspirasi ini sejatinya telah disuarakan warga sejak Reses II dan dibawa dalam forum resmi DPRD bersama pemerintah daerah. Kendati belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran kala itu, warga kembali menaruh asa besar agar proyek vital ini dapat segera diwujudkan pada T.A 2026, di samping jaminan stabilitas stok BBM untuk menopang roda ekonomi harian.
Komitmen Penuntasan Sarana Publik dan Kesehatan
Menanggapi berbagai persoalan mendesak di daerah pemilihannya, Sahidin menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran belanja daerah yang sedang berjalan tidak boleh menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di wilayah pesisir.
”Keterpenuhan sarana dan prasarana bangunan publik serta layanan kesehatan yang prima merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam masa efisiensi anggaran belanja daerah, yang merupakan titik awal dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan,” tegas Sahidin.
Ia menambahkan, hasil serap aspirasi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara nyata tanpa penundaan yang berlarut-larut.
”Sehingga setelah masa RESES III ini berakhir, permasalahan sarana dan prasarana bangunan publik hingga pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara dapat segera dituntaskan,” pungkasnya.
Deretan catatan dari Dapil Wawonii Tenggara ini, nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama dengan eksekutif . Publik Konawe Kepulauan tentu menanti sejauh mana komitmen ini diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. (Tim Redaksi).
