Langara, Kontara News — Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sering kali diidentikkan dengan diskursus “keras” mengenai angka-angka fiskal, regulasi, dan aset daerah.Tapi, di balik kerumitan teknis tersebut, keberadaan legislator perempuan memberi warna, ketelitian, serta sudut pandang empati yang khas.
Tim Kontara News berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dari Komisi III sekaligus anggota Banggar, Wahyu Rizkiana, S.Pt.(Senin,2/11/2026)., Ia memaparkan strateginya dalam mengawal aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil), tantangan efisiensi anggaran, hingga pentingnya kepemimpinan perempuan di meja-meja kebijakan strategis.
MEMASTIKAN APBD TEPAT SASARAN & BERPERSPEKTIF GENDER
Kontara News (KN): Sebagai anggota Banggar, bagaimana Anda memastikan proses pengalokasian APBD/KUA-PPAS benar-benar akuntabel dan memprioritaskan belanja publik seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan?
Wahyu Rizkiana (WR): Kami memastikan akuntabilitas itu melalui penerapan prinsip belanja produktif. Dalam pembahasan KUA-PPAS, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyajikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang jelas. Alokasi untuk sektor-sektor vital seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan harus didasarkan pada data riil di lapangan, bukan sekadar kalkulasi di atas kertas.
KN: Bagaimana Anda mendorong penganggaran berbasis gender (Gender Responsive Budgeting) agar ada keberpihakan nyata pada pemenuhan hak perempuan dan anak?
WR: Sebagai representasi perempuan di parlemen, saya secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap program dan kegiatan yang diusung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3PPKB). Kebijakan anggaran harus memiliki ruang yang jelas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
KN: Berpindah ke fungsi pengawasan di Komisi III, bagaimana strategi Anda mendorong efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
WR: Pengawasan kami tidak hanya mengandalkan laporan administratif. Kami turun langsung melihat fakta di lapangan serta mengumpulkan aspirasi dan informasi dari masyarakat. Kami juga melakukan evaluasi berkala terhadap target dan realisasi tiap OPD penghasil PAD, sekaligus mendorong penerapan sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja bagi petugas di lapangan.
KN: Prinsip utama apa yang kerap Anda perjuangkan dalam penataan aset dan keuangan daerah?
WR: Sudut pandang yang selalu saya pegang teguh adalah bahwa setiap kebijakan keuangan dan aset harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian fiskal daerah, serta menjaga efisiensi alokasi sumber daya secara optimal.
MENGAWAL ASPIRASI DI TENGAH KETERBATASAN FISKAL
KN: Aspirasi reses kerap kali gugur saat memasuki tahap finalisasi anggaran. Bagaimana Anda memastikan usulan warga Dapil tetap bertahan di Banggar?
WR: Proses pengawalan kita mulai sejak awal. Seluruh aspirasi masyarakat hasil reses diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), lalu disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Saat pembahasan di Banggar tiba, tugas kami adalah memverifikasi dan memastikan kembali agar usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terlempar dari daftar program prioritas pemerintah daerah.
KN: Bagaimana menyikapi keterbatasan fiskal daerah ketika tuntutan kebutuhan pembangunan jauh melampaui kapasitas anggaran?
WR: Di tengah era efisiensi anggaran saat ini, skala prioritas menjadi kunci utama. Kami mendorong penanganan pada kebutuhan mendesak (urgent) yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup orang banyak—seperti perbaikan jembatan rusak, penyediaan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
KN: Pendekatan apa yang Anda gunakan untuk menjaga kepercayaan konstituen bahwa pengawalan anggaran ini bersih dan transparan?
WR: Kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Kami menyampaikan secara transparan kepada masyarakat mengenai kondisi riil fiskal daerah dan penyesuaian efisiensi yang sedang terjadi. Dengan demikian, tidak timbul persepsi negatif atau anomali di tengah publik.
DINAMIKA DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI PARLEMEN
KN: Komisi III dan Banggar kerap dipandang sebagai arena politik yang “keras”. Seberapa penting peran legislator perempuan di ruang-ruang ini?
WR: Kehadiran perempuan di Komisi III dan Banggar membawa perspektif empati, ketelitian, dan sensitivitas sosial yang sering kali luput dalam perdebatan yang hanya berfokus pada angka-angka makro. Perempuan cenderung lebih jeli melihat dampak langsung dari sebuah keputusan anggaran terhadap kesejahteraan domestik keluarga, anak-anak, dan kelompok rentan di akar rumput.
KN: Apakah ada hambatan atau tantangan politis tertentu yang Anda rasakan selama bernegosiasi di Banggar?
WR: Bagi saya pribadi, tidak ada kendala yang menjadi penghalang. Yang paling utama bagi seorang legislator—tanpa memandang gender—adalah terus meningkatkan kapasitas kompetensi, menguasai regulasi yang berlaku, serta menyampaikan argumentasi yang kokoh berbasis data.
TARGET, INOVASI PENGAWASAN, DAN PESAN UNTUK GENERASI MUDA
KN: Apa target utama yang ingin Anda capai di Komisi III dan Banggar hingga akhir masa jabatan nanti?
WR: Target utama kami adalah mewujudkan struktur APBD yang sehat melalui efisiensi belanja, serta memastikan seluruh program pemda benar-benar merupakan program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. Harapan besarnya, program-program ini mampu membuka lapangan kerja baru dan secara bertahap mengurangi angka kemiskinan di daerah kita.
KN: Apakah ada gagasan atau inovasi pengawasan APBD yang sedang Anda dorong?
WR: Saya selalu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar Lembaga DPRD diberikan akses penuh ke dalam sistem SIPD. Dengan akses tersebut, kami dapat memantau realisasi fisik maupun keuangan dari setiap proyek pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing OPD secara real-time.
KN: Sebagai penutup, apa pesan Anda bagi anggota DPRD perempuan lainnya dan generasi muda yang ingin mempelajari literasi keuangan publik?
WR: Sebagai penyambung lidah rakyat, bicaralah lebih lantang! Parlemen membutuhkan keberanianmu, dan sikap diam adalah bentuk penghianatan terhadap suara rakyat yang telah diamanahkan.
Jangan pernah ragu untuk tampil sebagai pemimpin perempuan. Perempuan memiliki karisma dan kekuatan besar, sebab ia bergerak dan berbicara dengan hati nurani dan kebatinannya, Tutupnya di akhir wawancara.(Tim Redaksi).