LANGARA , KONAWE KEPULAUAN KONTARANEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) untuk mengurai sengketa ruang tangkap yang melibatkan kelompok nelayan cumi tradisional dan nelayan tuna di wilayah perairan Desa Sainoa (Nambo) serta Desa Sinar Mosolo, Selasa (11/11/2026).
RPD yang berlangsung di ruang rapat DPRD Konkep ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konkep, Ishak, S.E., serta dihadiri oleh Ketua Komisi 1, Irwan, dan Ketua Komisi 2, Imanuddin. Turut hadir para pihak terkait, di antaranya perwakilan kelompok nelayan cumi, nelayan tuna, Kepala Desa Sinar Mosolo, Marno; Kepala Desa Sainoa, Saino; Kepala Dinas Perikanan, Ilham; Kepala Dinas BPMD, Yasir; Kepala DPM-PTSP, Asgar; Bagian Hukum Setda Konkep, Maskur; serta perwakilan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Perindagkop) yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Ahmad Nur.
Penataan Zonasi dan Dudukan Regulasi Perairan
Polemik ini dipicu oleh perbedaan pola operasional dan batas wilayah tangkap antar-armada nelayan di zona pesisir. Nelayan cumi dan tuna mengeluhkan perbedaan frekuensi pemikatan serta durasi operasional tangkap yang berdampak langsung terhadap ketersediaan sumber daya laut dan hasil tangkapan nelayan tradisional.
Dalam RPD tersebut, Kepala Dinas Perikanan Konkep, Ilham, memaparkan pentingnya penataan tata ruang laut dan batasan klaster operasional penangkapan ikan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023. Berdasarkan regulasi tersebut, penataan zona tangkap dibagi berdasarkan jarak mil laut:
0–2 Mil Laut: Pembatasan ketat untuk melindungi zona tangkap tradisional kelompok nelayan cumi dan nelayan lokal.
2–4 Mil Laut: Wilayah pengaturan spesifik di bawah tata kelola dan kewenangan daerah.
4–12 Mil Laut hingga Laut Lepas: Zona eksplorasi dengan ketentuan penangkapan khusus.
Legalitas Perizinan, NIB, dan Tata Kelola Pesisir
Dari segi perizinan dan tata hukum, Kepala DPM-PTSP, Asgar, menjelaskan bahwa seluruh aktivitas usaha kelautan dan perikanan wajib mengantongi kelengkapan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risiko hingga terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Persetujuan Teknis (Pertek) dari instansi teknis terkait, yang diselaraskan oleh Bagian Hukum Setda Konkep di bawah pimpinan Maskur.
Di sisi lain, Dinas Perindagkop melalui Sekdis Ahmad Nur mendorong pembentukan Koperasi Nelayan sebagai wadah pembinaan bersama bagi nelayan cumi dan nelayan tuna. Sementara Pemerintah Desa bersama Dinas BPMD di bawah pimpinan Yasir diarahkan menyusun Peraturan Desa (Perdes) guna mengatur tata tertib serta pengawasan kawasan pesisir desa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Konkep Tekankan Solusi Kongkret dan Pendataan Presisi
Wakil Ketua Komisi II DPRD Konkep, Andika, S.T., menegaskan pentingnya mendudukkan regulasi secara tepat agar konflik ruang tangkap antar kelompok nelayan tidak berlarut-larut. Menurutnya, RPD ini tidak boleh sekadar menjadi ajang penyampaian aspirasi tanpa arah, melainkan harus melahirkan rekomendasi resmi yang mengikat dan memberikan solusi nyata bagi semua pihak.
”Kita perlu mendudukkan regulasi secara tepat dan melakukan pendataan nelayan secara presisi di lapangan. RPD ini mesti memberikan solusi atau rekomendasi nyata kepada para pihak terkait agar sengketa ini tuntas dan tidak dirugikan salah satu pihak,” tegas Andika, S.T.
Ia menambahkan, pendataan menyeluruh terhadap armada tangkap dan penataan wilayah operasional menjadi kunci utama dalam menjaga ekosistem laut Konkep. Melalui penegasan Andika, S.T., DPRD Konkep menginstruksikan dinas teknis, bagian hukum, pemerintah desa, serta perwakilan nelayan cumi dan tuna untuk segera mengambil langkah integratif demi terciptanya kondusivitas serta keadilan ruang tangkap di perairan Konawe Kepulauan.(red).
