KENDARI , KONTARANEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sultra, Ramlan Harun.
Rapat harmonisasi ini turut dihadiri langsung oleh unsur legislatif dan eksekutif Kabupaten Konawe Kepulauan. Dari pihak DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, hadir Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Laskar Billi, Sekretaris DPRD (Sekwan), serta sejumlah anggota DPRD Konawe Kepulauan di antaranya Arwadi dan Asbul Bahri. Sementara dari jajaran eksekutif, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Saipudin Alibas, perwakilan perangkat daerah terkait, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
Harmonisasi ini diagendakan untuk menyelaraskan muatan hukum rancangan peraturan daerah agar selaras, terpadu, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, Laskar Billi, menyambut baik langkah percepatan harmonisasi tersebut. Menurutnya, kehadiran regulasi ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memproteksi aset intelektual dan potensi lokal di Pulau Wawonii.
”DPRD tentu sangat mendukung penuh lahirnya Perda Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ini. Banyak karya, produk khas, maupun inovasi masyarakat Wawonii yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun rentan diklaim pihak lain jika belum memiliki perlindungan hukum yang kuat,” ungkap Laskar Billi.
Ia menambahkan, melalui proses harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum Sultra, diharapkan substansi Raperda menjadi lebih matang dan aplikatif sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah guna mendorong kemandirian ekonomi kreatif masyarakat Konawe Kepulauan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Andi Basmal, dalam keterangannya di tempat terpisah menegaskan urgensi ketersediaan payung hukum yang presisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melindungi karya serta potensi unggulan masyarakat di daerah.
”Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang akuntabel dan berorientasi pada pelindungan serta pemberdayaan potensi daerah,” ujar Andi Basmal.(red)
