LANGARA, KONTARA NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar forum audiensi untuk memediasi aduan dari Aliansi Nelayan Mosolo Nambo Raya terkait konflik ruang tangkap dan penertiban alat bantu pengumpul ikan (rumpon) di perairan perbatasan Mosolo dan Nambo Jaya.Senin(9/11/2026).
Dalam aduannya, para nelayan yang diwakili Kiki menjelaskan bahwa usaha pemanfaatan rumpon telah dirintis masyarakat setempat sejak tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, potensi ekonomis rumpon yang menjanjikan mendorong pertambahan jumlah rumpon di kawasan tersebut.
Penataan ruang tangkap mulai memicu ketegangan pada tahun 2025 setelah kelompok yang mengatasnamakan nelayan cumi dan nelayan tuna menyampaikan keberatan atas keberadaan rumpon yang dinilai mengganggu aktivitas penangkapan ikan mereka.
Eskalasi konflik meningkat pada awal tahun 2026 menyusul adanya keputusan rapat tingkat desa yang menerapkan aturan pembatasan ketat. Keputusan tersebut menyepakati sanksi berupa denda administratif hingga Rp300 juta bagi pemilik rumpon yang melakukan aktivitas penjaringan di area rumpon, serta ancaman pembakaran kapal bagi pelanggaran berulang.
”Dampak dari dinamika ini, sebanyak 11 unit rumpon milik nelayan dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu, terdapat pengklaiman wilayah perairan oleh Pemerintah Desa Sainoa Indah,” ujar Kiki di hadapan anggota DPRD Konkep.
Senada dengan hal tersebut, Bahar, nelayan terdampak lainnya, mengungkapkan rasa keprihatinannya atas intimidasi yang dialami nelayan rumpon di lapangan. Ia membeberkan insiden pemalangan kapal hingga tindakan pemlemparan batu yang membahayakan keselamatan nelayan saat melaut.
”Kami memohon perlindungan dan keadilan dari institusi DPRD agar aktivitas perekonomian nelayan kecil dapat berjalan aman tanpa dibayangi ancaman fisik,” tegas Bahar.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPRD Konkep, Ishak, menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mengurai akar permasalahan dan mencari win-win solution bagi seluruh kelompok nelayan. DPRD menjadwalkan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam forum mediasi lanjutan.
”Pertemuan hari ini adalah awal diskusi, bukan akhir. DPRD akan segera memanggil Kepala Desa semosolo raya , kepala desa nambo raya , Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan, serta UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara,” terang Ishak.
Ishak menambahkan, aspek perizinan menjadi salah satu poin sentral yang harus diperjelas. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penempatan rumpon di wilayah perairan Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, wajib mengantongi Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) yang penerbitannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sultra.
Dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, turut hadir Kepala Bappeda Konkep, Saipuddin Alibas, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kaban Bappeda Konkep, Saipuddin Alibas, menekankan krusialnya pemetaan kewenangan mengingat wilayah perairan laut beririsan langsung dengan regulasi tingkat provinsi. Pihaknya menggarisbawahi komitmen Pemda untuk menghadirkan penyelesaian yang tidak merugikan masyarakat kecil.
”Kita perlu pemetaan kewenangan yang jelas karena wilayah yang dibahas ini berkaitan dengan perairan laut. Pemerintah daerah ingin menghadirkan solusi tepat tanpa harus mengorbankan warga yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan ini,” tegas Saipuddin Alibas.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Konkep, Laskar Billi, menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam menyikapi persoalan penataan rumpon. Menurutnya, penyelesaian masalah tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan formalitas hukum semata.
”Secara legalitas formal, regulasi dan pembagian kewenangan memang perlu dikaji secara mendalam. Di sisi lain, kita wajib mempertimbangkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat nelayan setempat yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada hasil laut,” ungkap Laskar.
Mengakhiri pertemuan tersebut, Ketua DPRD Konkep, Ishak, menegaskan komitmen legislatif untuk menuntaskan dinamika ini secara transparan dan berkeadilan.
”Adapun forum audensi ini akan segera ditindaklanjuti pada level rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait,” tutup Ishak.(red).
