WAWOINDAH, KONTARANEWS— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan, Kalbi Erdiyansyah, menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Wawo Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, Minggu (2/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi warga setempat untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang membentang dari krisis air bersih hingga sengketa lahan pertanian.
Kegiatan yang dihadiri puluhan warga, tokoh masyarakat, petani, serta pemuda desa itu berlangsung dalam bentuk dialog terbuka. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan kendala yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi dan aktivitas keseharian mereka.
Dalam dialog tersebut, masyarakat merinci tiga tuntutan utama. Pertama, pemenuhan pasokan air bersih. Warga mengeluhkan minimnya akses air bersih yang sering berhenti mengalir, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengganggu pengairan lahan perkebunan.
Kedua, keterbatasan infrastruktur berupa jalan tani. Belum tersedianya akses jalan yang memadai ke area perladangan membuat petani kesulitan mendistribusikan dan mengangkut hasil panen ke luar wilayah perkebunan.
Ketiga, persoalan legalitas dan keamanan lahan pertanian. Warga mendesak adanya penertiban atas dugaan penyerobotan lahan milik petani oleh pihak tertentu yang merugikan para pemilik sah.
Menanggapi keluhan tersebut, Kalbi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Konawe Kepulauan menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh masukan warga dalam pembahasan anggaran daerah.
”Saya datang ke sini untuk mendengar langsung, bukan sekadar mencatat. Semua aspirasi ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sarana pertanian, air bersih, jalan tani, hingga persoalan lahan,” ujar Kalbi.
Kendati demikian, Kalbi memberikan catatan terkait kondisi kemampuan keuangan daerah yang saat ini terbatas akibat penurunan alokasi transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk menyiasati kendala fiskal tersebut, pihaknya berencana mengoptimalkan jalur linier partai di tingkat pusat.
”Aspirasi ini akan kita dorong juga melalui jalur partai. Saat ini ada anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Sultra yang bertugas di Komisi IV, membidangi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyelesaian masalah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara DPRD, pemerintah daerah, dinas teknis, serta pemerintah desa agar pemenuhan aspirasi warga dapat terealisasi secara bertahap.(Tim redaksi)
