Pemkab Konawe Kepulauan Gelar Konsultasi Publik I RDTR dan KLHS, Wabup Muh. Farid Tekankan Pentingnya Penataan Ruang Berkelanjutan

Daerah86 Dilihat

​KONAWE KEPULAUAN KONTARANEWS — Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik I dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sambutan resmi Bupati Konawe Kepulauan pada kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 16 November 2026 tersebut dibacakan dan diwakili oleh Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Muh. Farid, S.E.
​Acara penting ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, para camat dan kepala desa, tim penyusun RDTR dan KLHS, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pelaku usaha, serta seluruh peserta konsultasi publik.

​Dalam sambutan Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Muh. Farid, S.E., ditegaskan bahwa Konsultasi Publik I merupakan kesempatan krusial untuk mencermati fakta dan hasil analisis awal, serta memperkaya pemahaman mengenai potensi dan persoalan wilayah. Masukan pada tahap ini akan menjadi bahan perbaikan penting sebelum rumusan rencana dikembangkan lebih lanjut.

​Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)
​Pembahasan penataan ruang ini difokuskan pada dua Wilayah Perencanaan utama, yaitu:

​Wilayah Perencanaan 1 (WP1): Mencakup sebagian kawasan Wawonii Selatan dan sebagian Wawonii Tengah.

​Wilayah Perencanaan 2 (WP2): Mencakup kawasan perkotaan Wawonii Timur Laut.

​Setiap kawasan tersebut memiliki karakter pelayanan, kegiatan ekonomi, dan kondisi lingkungan tersendiri yang harus dipahami secara cermat agar arah pengembangannya bertumpu pada kondisi lokal serta keterkaitannya dengan wilayah sekitar.

​Aspirasi Masyarakat dan Perlindungan Ekonomi Kerakyatan
​Wakil Bupati menyampaikan bahwa penataan ruang harus mampu menjawab kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa poin utama yang disoroti meliputi:
​Ketersediaan akses jalan yang memadai, air bersih, serta lingkungan permukiman yang sehat.
​Kemudahan menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat pelayanan.
​Pemberian ruang yang layak bagi petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil, termasuk memperhatikan kebutuhan lahan produktif serta akses jalur pemasaran.
​Pemerintah kecamatan dan desa juga diharapkan membantu memeriksa tabulasi data penggunaan lahan, sebaran penduduk, serta lokasi sarana prasarana guna mencegah kekeliruan dalam penentuan arah pemanfaatan ruang.

​Mitigasi Bencana dan Aspek Lingkungan Hidup

​Sebagai daerah kepulauan, Konawe Kepulauan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga sumber air, hutan, mangrove, pesisir, dan lahan pertanian. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditekankan harus berjalan seirama dengan penyusunan RDTR.
​Temuan terkait daya dukung, daya tampung, kerentanan iklim, serta potensi kerawanan bencana seperti kekeringan, banjir, genangan, abrasi, dan longsor harus diterjemahkan secara jelas ke dalam arahan tata ruang. Di samping itu, perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta keluarga berpenghasilan rendah agar akses terhadap layanan dan ruang publik terakomodasi sejak tahap analisis.

​Melalui forum ini, seluruh peserta dan perangkat daerah diajukan untuk menyampaikan masukan secara terbuka dan didukung data yang akurat demi mewujudkan masa depan ruang Kabupaten Konawe Kepulauan yang terarah dan berkelanjutan. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *